H. Farid Mubarok - Kediri

KPU Batasi Spanduk Kampanye

Farid Mubarok     20 Aug 2013 15:59 pm


Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberlakukan sistem zonasi dan membatasi jenis alat peraga kampanye bagi calon anggota legislatif. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kesetaraan dalam kampanye.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan caleg tidak diperbolehkan memajang dirinya dalam bentuk baliho, billboard dan banner seenaknya. Alat peraga caleg, lanjutnya, hanya boleh menggunakan spanduk.

"Kalau spanduk kan murah. Jadi caleg-caleg yang punya dana minim bisa setara dengan caleg yang memiliki dana banyak. Bolehnya pakai spanduk karena biayanya murah dan semua orang bisa menjangkau," kata Sigit di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (15/8).

Ia mengatakan banyak caleg yang sebenarnya tidak mampu menyewa billboard atau memasang baliho besar. Oleh karenanya, aturan kampanye dengan spanduk akan memberikan kesetaraan.

"Intinya baliho, billboard, banner itu haknya partai. Hanya boleh dipakai partai. Sedangkan caleg tidak boleh. Tapi caleg boleh memasang spanduk di zona yang sudah ditetapkan. Dan itupun hanya satu ditiap zona," terang Sigit.

Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansah mengatakan, pemasangan spanduk caleg sesuai mekanisme yang merujuk pada peraturan pemerintah daerah. Ferry menambahkan, penyesuaian zona tetap di bawah wewenang dan pengaturan pemerintah daerah. Zona ini juga ditetapkan sesuai wilayah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, bahkan ruas jalan.

"Pemda yang akan mengeluarkan (aturan) ini tempat untuk meletakkan alat peraga kampanye. Tidak tersebar di mana-mana. Penetapan zona, penetapan wilayah-wilayah yang bisa dipasangi spanduk," tukasnya.

Meski semuanya harus sesuai peraturan daerah, kepala darah sebagai representasi dari partai politik diminta tidak membuka zona seenaknya untuk dipenuhi pemasangan spanduk. Menyoal spanduk dan alat peraga, KPU sudah merampungkannya ke dalam Peraturan KPU perubahan atas PKPU No 1 Tahun 2013. PKPU itu kini sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan nomor sebelum diundang-undangkan.

Ketika PKPU tentang kampanye sudah diberlakukan, KPU akan langsung berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pemerintah Daerah untuk menertibkan alat peraga yang melanggar peraturan



Parlementaria lainnya

  • Anggota DPR Bolos, Jangan Dipilih Lagi
  • Anggota DPR Banyak yang Bolos
  • Menkeu Minta Dana Optimalisasi Dibicarakan Dulu dengan Pihaknya dan Bappenas
  • Target Penyelesaian UU Mustahil Terpenuhi
  • Pemerintah Akan Naikkan Setoran Awal Haji
  • Penempatan Dana Haji di Sukuk Negara Capai Rp 41,8 Triliun

  • 2013 © H. Farid Mubarok | Seluruh konten pada website ini dilindungi Undang-undang, dilarang menyalin konten tanpa izin tertulis dari pemilik website.